Aroma malapraktik konstruksi menyeruak di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Proyek rehabilitasi jalan yang baru saja tuntas dikerjakan pada akhir Desember 2025, kini kondisinya sudah rusak parah bak jalan yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan.
Berdasarkan pantauan tim Suara Citizen di lokasi pada Jumat (30/1/2026), permukaan jalan hotmix tersebut tampak memprihatinkan. Di sepanjang ruas Dusun Ngadirejo, ditemukan banyak titik aspal yang sudah berlubang, retakan pola buaya (alligator cracking), hingga butiran agregat aspal yang terlepas berserakan.
Selain kualitas aspal yang sangat tipis dan rapuh, tim di lapangan juga menemukan fakta janggal lainnya: tidak ditemukannya papan informasi proyek di sekitar lokasi pekerjaan. Hal ini jelas melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tanpa papan informasi, masyarakat kesulitan mengetahui siapa kontraktor pelaksananya, berapa nilai kontraknya, serta berapa lama masa pengerjaannya. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya niat buruk untuk menutupi ketidaksesuaian spesifikasi dari pengawasan publik.
Kepala Desa Bulurejo membenarkan bahwa proyek tersebut merupakan pengerjaan tahun anggaran 2025 yang baru saja selesai bulan lalu.
“Itu dikerjakan bulan Desember kemarin,” ungkap Kades Bulurejo singkat saat ditemui tim Suara Citizen di kantor desanya, Jumat (30/1/26).
Keterangan Kades ini mempertegas bahwa jalan tersebut baru berusia sekitar satu bulan. Secara teknis, sangat tidak wajar jika aspal hotmix baru mengalami kerusakan masif dalam waktu singkat, kecuali jika terjadi penyimpangan sistematis sejak proses awal pengerjaan.
Kegagalan infrastruktur ini seolah menjadi rahasia umum yang coba ditutup-tutupi. Hingga berita ini diturunkan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi belum memberikan respons.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan pada Jumat (30/1/26) belum mendapat balasan sama sekali. Sikap bungkam pihak Dinas ini semakin memperkuat kekecewaan warga yang merasa uang pajaknya dihamburkan untuk pembangunan kualitas “krupuk”.
Fenomena rusaknya jalan di awal tahun yang dikerjakan tanpa papan nama ini mengindikasikan adanya pola pengerjaan “kejar tayang” di akhir tahun anggaran. Diduga, kontraktor hanya mengejar pencairan dana tanpa memperhatikan suhu aspal saat penghamparan serta ketebalan yang sesuai kontrak.
