Pernyataan bahwa “makan di restoran mahal pun bisa keracunan” sekilas terdengar masuk akal. Namun, dalam konteks kebijakan publik, argumen ini menimbulkan persoalan yang lebih mendasar. Ungkapan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif pemerintah yang menyasar kelompok luas dan rentan.
Perbandingan dengan restoran mahal berisiko menyesatkan. Restoran beroperasi dalam ruang pilihan pribadi: konsumen bebas memilih, menanggung risiko, dan memiliki opsi untuk menghindar. Sebaliknya, MBG adalah intervensi negara, didanai anggaran publik, dan dijalankan secara masif. Menyamakan keduanya berpotensi menciptakan “false equivalence”—menempatkan risiko privat setara dengan risiko kebijakan publik yang seharusnya memiliki standar pengamanan lebih tinggi.
Dalam praktik pemerintahan modern, insiden semacam ini biasanya memicu audit, pengetatan prosedur, dan peningkatan transparansi. Respons yang menormalkan risiko justru dapat mengaburkan pertanyaan kunci: apakah standar keamanan pangan telah dipenuhi, bagaimana mekanisme pengawasan bekerja, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kelalaian.
Kepercayaan publik terhadap kebijakan tidak dibangun melalui pembenaran normatif, melainkan melalui pengakuan masalah dan langkah korektif yang terukur. Dalam kasus MBG, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa risiko selalu ada, melainkan bukti bahwa negara mampu meminimalkan risiko tersebut secara sistematis dan akuntabel.
