Transisi pemerintahan membawa arah baru bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Jokowinomics, yang selama satu dekade identik dengan pembangunan infrastruktur masif—mulai dari jalan tol hingga ibu kota baru—kini berhadapan dengan Prabowonomics yang menekankan kedaulatan pangan, energi, dan pertahanan. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan jargon, melainkan penyesuaian prioritas yang berdampak luas pada kementerian dan proyek strategis nasional.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu aktor yang terdampak langsung. Jika sebelumnya peran utama adalah menyalurkan bantuan sosial dengan dukungan infrastruktur distribusi, kini Kemensos diarahkan untuk mengintegrasikan program bansos dengan agenda ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pergeseran ini menandai transformasi dari sekadar distribusi bantuan ke instrumen kebijakan yang lebih strategis dalam mendukung visi Prabowonomics.
Nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) warisan Jokowi juga menjadi sorotan. Dengan nilai lebih dari Rp 1.400 triliun, proyek-proyek tersebut menghadapi tantangan pendanaan dan investor. Prioritas baru membuat sebagian proyek berpotensi tertunda, karena anggaran dialihkan ke program yang dianggap lebih mendukung kedaulatan pangan dan energi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kesinambungan pembangunan era Jokowi dapat terjaga.
Secara politik, peralihan ini mencerminkan upaya rebranding pemerintahan baru. Narasi keberlanjutan pembangunan yang selama ini menjadi ciri Jokowi mulai redup, digantikan oleh agenda yang menegaskan perbedaan. Namun, di balik perbedaan narasi, muncul pertanyaan kritis: apakah perubahan ini benar-benar substansial atau sekadar simbolik untuk menegaskan identitas pemerintahan Prabowo?
Implikasinya jelas, ekonomi menghadapi risiko keterlambatan proyek besar, sementara sosial diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Kemensos kini berada di persimpangan kebijakan—antara melanjutkan warisan Jokowi atau sepenuhnya mengadopsi paradigma baru. Pergeseran dari “tol” ke “pangan” menjadi simbol transisi arah pembangunan Indonesia, sekaligus ujian bagi konsistensi visi Prabowonomics.
