Pernyataan Prabowo Subianto bahwa dirinya diduga menjadi sasaran ejekan yang dibiayai “kekuatan asing” menyoroti dimensi baru dalam politik Indonesia. Ungkapan itu bukan sekadar keluhan personal, melainkan refleksi atas lanskap politik yang semakin ditentukan oleh perang persepsi di ruang digital.
Dalam era media sosial, ejekan dan serangan simbolik tidak selalu lahir spontan dari warganet. Ia bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang terorganisasi, dengan dukungan dana dan algoritma. Dugaan keterlibatan pihak luar membuka perdebatan tentang kedaulatan narasi: siapa yang mengendalikan opini publik, dan dengan cara apa.
Namun, tuduhan semacam ini juga menuntut kehati-hatian. Tanpa bukti yang jelas, ia berisiko menjadi senjata retoris—membangun citra sebagai korban, memobilisasi simpati, sekaligus mengalihkan perhatian dari kritik substansial. Publik ditantang untuk membedakan antara kritik yang sah dan serangan yang terkoordinasi.
Pada akhirnya, isu ini menegaskan bahwa politik modern adalah politik makna. Pertarungan tidak hanya terjadi di ruang kebijakan, tetapi juga di ruang cerita. Siapa yang menguasai narasi, berpotensi menguasai arah emosi publik. Di titik ini, literasi politik menjadi kunci agar masyarakat tidak sekadar bereaksi, melainkan mampu membaca pola, kepentingan, dan kuasa di balik setiap ejekan.
