Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat program rumah rakyat melalui kolaborasi strategis dengan sektor perbankan dan lembaga pemberdayaan ekonomi.
Dalam pertemuan di Jakarta, Senin (9 Februari 2026), Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi untuk membahas integrasi pembiayaan hunian subsidi dengan penguatan usaha mikro.
Sinergi ini menandai babak baru kebijakan perumahan nasional: rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat pemberdayaan ekonomi keluarga.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tampil sebagai penopang utama program perumahan rakyat.
Hingga 7 Februari 2026, BRI menyalurkan Rp 1,774 triliun atau 49 persen dari total realisasi nasional Rp 3,547 triliun, melayani 13.446 debitur.
Realisasi pembiayaan rumah subsidi BRI melonjak dari 16.000 unit pada 2024 menjadi 32.000 unit pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 60.000 unit pada 2026.
Menteri Maruarar Sirait mengapresiasi keberpihakan BRI dan PNM terhadap masyarakat kecil, khususnya perempuan prasejahtera dalam program PNM Mekaar yang kini memiliki 16,2 juta nasabah aktif.
Rencana penurunan bunga Mekaar bagi ibu-ibu penghuni rumah subsidi tengah dibahas agar mereka dapat membuka usaha dengan lebih ringan.
Selain itu, PKP menyiapkan proyek rusun subsidi terbesar di Meikarta, Bekasi, dengan kapasitas 141.000 unit di tiga lokasi strategis. Setiap lokasi terdiri dari 18 tower setinggi 30 lantai. Proyek ini mendapat jaminan hukum dari KPK untuk memastikan transparansi.
