Shalat Berjamaah Kementrian BUMN Shaf Diatur Menurut Jabatan. Astagfirullah Musibah

Suaracitizen.com – Memang kita ketahui Islam di Indonesia beraneka warna, tidak bersatu, baik itu dalam hal berjamaah shalat dan hal-hal lain yang mempunyai pemahaman berbeda. Namun kali ini kita ambil perbedaan pandangan dalam shalat berjamaah saja. Ada mereka yang merapatkan barisan dengan menempelkan kaki. Ada yang cukup rapat tapi meskipun begitu tidak sampai menempel kaki-kakinya.

Namun ada suatu kejadian yang benar-benar diluar ajaran muslim pada umumnya. Dimana ini belum pernah kita temui sebelumnya di ajaran Islam manapun di Indonesia.

Dikutip dari sebuah akun facebook bernama Eka Bagus, sebuah jamaah yang kemungkinan adalah shalat Jum’at yang baru saja berlangsung hari ini (17/03/2017). Di tengah jamaah itu diberikan tulisan khusus siapa yang akan menempati shaft tersebut. Walhasil jamaah itupun banyak yang longgar baik di samping kanan kiri dan didepan jamaah yang sudah datang dan melakukan shalat sunnah.

Kejadian pasti shalat jamaah ini masih belum diketahui tempatnya. Karena akun Eka Bagus belum menjawab perihal tempat dimana ia mengambil

“Yang datang duluan ke masjid itulah yg mengisi shaf terdepan karena mengejar keutamaannya,,,bukannya malah ngetag tempat , ga peduli jabatan didunianya apa — feeling angry.”

Dalam foto tersebut memang shaf telah ditempeli banyak kertas bertuliskan “SHAF KHUSUS DIREKSI, KOMISARIS & KEMENTRIAN BUMN”.

Dan pastinya anda bisa membaca bagaimana reaksi netizen,

“waduh parah banget, ntar booking tempat di surga lagi, surga khusus direksi, komisaris dan kementrian bumn” ujar akun Pramudya Ksatria Budiman.

Nugroho Wicaksono “Innalillahi, sudah dikapling gitu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada bapak yang mengkapling shaf ini”.

Teli Kusmanadewi “Ko lucu yah.. Tp tetep yg dcatet sm malaikat itu yg duluan dtg kn yah?”.

Dan masih banyak lagi komentar lainnya.
Nah bagaimana hukum shalat berjamaah seperti ini?
Dari Abu Mas’ud al Badri, ia berkata: Dahulu Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam biasa mengusap bahu-bahu kami, ketika akan memulai shalat, seraya beliau bersabda: “Luruskan shafmu dan janganlah kamu berantakan dalam shaf; sehingga hal itu membuat hati kamu juga akan saling berselisih”. (Shahih: Muslim no. 432).

Dan dari Nu’man bin Basyir, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Hendaklah kamu benar-benar meluruskan shafmu, atau (kalau tidak; maka) Allah akan jadikan perselisihan di antaramu. (Muttafaq ‘Alaihi: Bukhari no. 717 dan Muslim no. 436).

Permasalahan ini sebenarnya telah di bahas oleh para ulama di dalam kitab fikih di dalam bab “صلاة الشحص خلف الصفوق وحده ” (Sholat seseorang yang sendirian pada shaf), dan telah di jelaskan pula akan kewajiban melaksanakan sholat berjamaah dengan beserta segala keutamaannya dan kewajiban untuk merapatkan shaf, tanpa ada celah sedikit pun untuk dilewati oleh syaitan.

Namun terkadang suatu kondisi yang menyebabkan kita sholat sendiri di belakang shaf, karena tidak adanya celah untuk masuk ke dalam shaf, maka dalam hal ini boleh kita melaksanakan shalat di belakang shaf seorang diri dengan harapan ada yang datang, disebabkan karena adanya uzur yaitu tidak adanya celah lagi untuk masuk ke dalam shaf.

Namun apabila ada celah untuk masuk ke dalam shaf, tetapi dia masih tetap shalat di belakang shaf maka sholatnya tidak sah, karena tidak adanya uzur, sebagaimana telah masyhur di kalangan ahli usul akan kaidah ini yaitu “لا واجب مع عذر” (Kewajiban gugur jika ada uzur) dan insya Allah inilah pendapat yang lebih hati-hati di dalam permasalahan ini dari dua pendapat para ulama yang ada, dan ini sebagaimana dipilih Syaikh Utsaimin di dalam kitabnya Majmu Fatawa (15/176-206), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu Fatawa-nya serta Syaikh As Sa’di.-wajibbaca.com

Wallahu a’lam bisshawab.

 

Sumber: kabarviral

DHOEENG! Ahoker KLAIM Didukung Keluarga Cendana, INI FAKTANYA!

Suaracitizen.com – Kunjungan calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke kediamanan adik almarhum Presiden RI kedua Soeharto, Probosutedjo, pada Rabu, 15 Maret 2017 lalu telah memunculkan opini liar di publik yang kemudian diamini oleh pendukung Ahok alias Ahoker.

Salah satu opini yang muncul adalah Probosutedjo menyatakan dukungan kepada Ahok di putaran kedua Pilgub DKI.

Kabar ini segera dibantah oleh orang dekat keluarga Soeharto, Brigjen Pol (Purn) Anton T Digdoyo.

“Tidak benar Pak Probo dukung Ahok, apalagi keluarga besar Cendana,” jelas Anton Digdoyo yang kini banyak dipercaya memimpin berbagai organisasi sosial,
Ahad, 19 Maret 2017

Anton mengaku sudah mengonfirmasi perihal tersebut ke Probosutedjo. Probosutedjo, kata Anton, mengaku tidak bisa menolak permintaan Ahok untuk berkunjung ke kediamannya.

“Kata beliau, ‘sebagai orang Jawa mosok saya tolak? Saya justru banyak menasehati Ahok dengan perilaku dan sikapnya selama ini yang jauh dengan rakyat kecil. Di Indonesia bahkan di mana pun akan ditinggal rakyat jika menjauh dari rakyat kecil’,” ujar Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menirukan perkataan Probosutedjo.

Sementara untuk dukungan di Pilgub DKI, Probosutedjo dengan tegas menyetakan tegak lurus dengan keluarga besar Cendana.

“Pak Probo tegas selalu satu kata satu hati apapun pilihan keluarga besar Cendana,” ujar pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun keluarga Cendana, lanjut Anton, telah menyatakan untuk mendukung pasangan Anies-Sandi.

“Mbak Titiek Soeharto yang saya hubungi siang tadi dengan tegas menjawab ‘apa Mas Anton kurang jelas dengan acara Doa dan Dzikir di Masjid At Tin 11 Maret yang lalu? Kita undang Anies-Sandi,” ujar Anton menirukan omongan Titiek.a

Sumber: portal-islam

NASDEM Ajukan 3 Syarat Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar, Salah Satunya Mendukung Jokowi di Pilpres 2019

Suaracitizen.com – Partai NasDem mengajukan tiga syarat dukungan Pilkada Jawa Barat tahun 2018 kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Satu di antaranya, NasDem meminta Ridwan bekerja maksimal untuk mengusung Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan, Ridwan merupakan pintu masuk dukungan Jawa Barat untuk Jokowi. Dalam skala nasional, jumlah pemegang hak suara terbanyak berada di provinsi tersebut.

“Dia harus mampu mempercepat pembangunan di Jawa Barat yang menimbulkan rasa optmisme kuat karena pada 2019 NasDem akan kembali mendukung Jokowi,” ujar di Bandung, Minggu (19/3).

Dua syarat NasDem untuk Ridwan lainnya berada di ranah ideologi dan sikap politik. Surya berkata, jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, Ridwan harus menjaga kebhinekaan di provinsi tersebut.

“Ridwan Kamil harus menjaga marwah dan nilai kebangsaan seutuhnya, dengan semangat menjaga nilai kemajemukan, pluralisme, dan toleransi,” ucap Surya.

Syarat ketiga, kata Surya, Ridwan tidak boleh bergabung dengan partai politik manapun jika terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, termasuk NasDem.

Pada pemilihan wali kota Bandung 2013, Ridwan diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun saat terpilih memimpin Bandung, Ridwan tidak menjadi kader dua partai tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ridwan mengatakan akan mempelajari dan mempertimbangan tiga syarat yang diajukan NasDem tersebut. Menurutnya, NasDem belum tentu akan menjadi satu-satunya kendaraan politik yang akan mengantarkannya ke pendaftaran calon gubernur Jawa Barat.

“Saya akan tampung. Proses dari sini ke hal pasti (terdaftar resmi) itu ada dinamika. Saya review dulu, saya sebaiknya ke mana,” tutur Ridwan.

Minggu pagi tadi, NasDem menggagas kirab budaya sepanjang dua kilometer sebagai bagian dari acara deklarasi dukungan mereka untuk Ridwan jelang Pilkada Jawa Barat 2018. Kegiatan itu dihadiri 27 perwakilan dewan pimpinan wilayah NasDem.

Kirab budaya itu semarak dengan atribut Nasdem dan bendera Merah Putih. Deklarasi itu dipusatkan di Lapangan Tegalega. Selain Surya, kirab tersebut juga dihadiri Enggartiasto Lukita, petinggi NasDem yang menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja.

Sumber: CNN Indonesia

***

Langkah NASDEM (dan kemungkinan besar akan diikuti PDIP) mengusung Ridwan Kamil sebagai salah satu strategi untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 dengan menang di Jabar merupakan TARGET yang sepertinya berkaca dari Pilpres 2014 lalu.

SEPERTI diketahui di Pilpres 2014 Capres Jokowi kalah telak oleh Prabowo di provinsi Jawa Barat yang dipimpin gubernur Ahmad Heryawan dari PKS.

Prabowo benar-benar menang telak di Jawa Barat dalam Pilpres 2014. Prabowo meraih sebanyak 14.167.381 suara atau 59,78 persen dan unggul di 22 kabupaten/kota.

Sementara itu, Jokowi tertinggal jauh dengan selisih sekira 4,6 juta suara dari Prabowo. Jokowi hanya meraih 9.530.315 suara atau 40,22 persen dan hanya unggul di 4 kabupaten/kota.

Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Diusung NASDEM, Warga Bandung Sedih, Dulu Babak Belur Berjuang Bersama PKS-Gerindra

suaracitizen.com – Ridwan Kamil akhirnya resmi menjadi bakal calon Gubernur Jabar periode 2018-2023 yang diusung Partai NasDem.

Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem kepada pria yang saat ini menjadi Wali Kota Bandung. Penyerahan ini dilakukan saat acara Deklarasi Pencalonan Ridwan Kamil di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegallega, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Minggu (19/3/2017) pukul 09.00 WIB.

Banyak yang kecewa dengan keputusan Ridwan Kamil yang maju Pilgub Jabar lewat partai Nasdem.

Salah seorang warga Bandung, Aninditta Syarif mengungkapkan kesedihannya.

Melalui status fb-nya, Aninditta Syarif menulis dengan men-tag Ridwan Kamil.

Berikut tulisannya yang juga ditanggapi langsung Ridwan Kamil.

“Kang Emil Ridwan Kamil, nu kasep jeung sholeh…
Pami janteun Jabar 1 kami ngadukung pisan..tapi langkung sae ulah nganggo partai..tinu independent oge percanteun da insyallah seueur nu nyoblos….
tolong dipertimbangkan lagi….
nyeredet hate kang…sedih pisan 😭😭😭
Akang teh, ibarat artis beken…jd seeur nu hoyong..kade ah… Tong kajebak ku mata jelalatan..hoyong pas nuju suksena hungkul.. teu apal
kumaha rasana nu babak belur waktu ngadukung akang baheula…PKS sareng gerindra.”

(Kang Emil yg ganteng dan sholeh..
Misalkan jd maju JABAR 1, kami mendukung sekali…tapi jangan melalui partai..lewat independent aj, percaya deh banyak yg nyoblos..insya Allah..
Tolong dipertimbangkan lagi…
Akang itu ibarat artis beken jd banyak yg minat.. Hati2 ah jgn kejebak sm mata jelalatan.. Mauny ambil pas akang udah sukses..mereka (partai tsb) ga tau gimana rasany jaman dulu babak belur ngedukung akang yaitu PKS Dan Gerindra….)

Status ini pun mendapat tanggapan langsung Ridwan Kamil di kolom komentar:

“Fakta hari ini: Apakah gerindra dan pks akan mendukung lagi? tidak pasti. dalam politik praktis tidak ada kepastian. apalagi saya bukan kadernya. Waktu pilkada bandung juga dulu sy ditinggal 1/2 pertemanan saya yg benci partai. Saya jalani saja situasinya dgn apa adanya. Jadi terhadap situasi ini: dukung atau tdk dukung, sy tdk akan baper. ikut takdir Allah saja. Semuanya hanya urusan duniawi. tidak jadi gub/walikota juga tdk masalah.

Yang baper itu, yang maksa menghubung-hubungkan per-Ahok-an dan per-Jakarta-an ke daerah lain. Tidak relevan. Hatur Nuhun.”

Tanggapan Ridwan Kamil juga mendapat tanggapan lagi dari Aninditta Syarif:

“Alhamdulillah..akang bersedia komen disini.. punten ini hanya penyampaian dr kami fans akang semua.. kami semua sayang akang. sedih rasany dengar progres terakhir..
Tp apapun itu..semua keputusan tetaplah di akang..apalah kami para fans bagai kacang bawang sisa lebaran. Semoga Akang selalu istiqomah..makin dekat dg Allah.

Soal ahok… dari semua postingan sy, ga pernah sy sebut nama itu..baru sekali ini kesebat.
Sanes baper ceunah…tp kapok dgn partai2 pendukungny. Boleh kan kalo kami cemas. Drpd sy sok tau jelas2in ke akang ttg Nasdem dan PDIP jd mangga atuh akang baca2 pendapat byk ummat..
Bagi kami umat muslim..Ahok adalah bagian dr jihad kami..bagian dr bukti kepada Allah nanti disana bgmn kami tak kenal lelah membela din kami..
Hatur Nuhun..Sehat selalu utk akang.”

Banyak netizen lain yang ikut menanggapi.

Berikut selengpanya

 

Sumber: portal-islam

[VIDEO Iklan Berbahasa Mandarin] Pulau Reklamasi Ditargetkan Jadi Wadah Baru Koloni Tiongkok

Suaracitizen.com – Di tangan Ahok cs, pulau-pulau palsu hasil reklamasi Teluk Jakarta dikabarkan telah diiklankan di Tiongkok.

Asumsinya, pulau palsu itu akan dibeli Chinese upper class. Mereka akan membentuk koloni di sana. WNI akan diserap menjadi pembantu.

Pribumi komprador akan bekerjasama dalam bisnis. Menjadi second player. Suplier raw material. Saya kira, proyeksi ini bukan impian Presiden Suharto. Umumnya, kolonialisasi (penjajahan) menggunakan kekuatan senjata. Invasi. Sejak abad 15, Eropa lakukan itu.

Ada beberapa jenis kolonialisasi. Settler colony, dependency, plantation dan trading post colony. Australia adalah contoh settler colony, di mana terjadi pemindahan penduduk secara masif. Akhirnya, new comers lebih banyak dari pribumi. Kolonialisasi sukses. Aborigin jadi paria di negeri sendiri. Ngga bisa apa-apa, diinjak rasial sovinisme bule dan common wealth.

Dependency colony diciptakan via tekanan senjata oleh colonizer yang mengendalikan pemerintahan lokal. India contohnya. Budak-budak Afrika dikirim ke Jamaica ngebon di kebun-kebun pisang, tebu, kopi dan sebagainya. Semakin lama, secara
bergenerasi, mereka membentuk koloni. Jenis kolonialisasi ini disebut plantation colony.

Tipe terakhir kolonialisasi adalah trading post seperti Singapura. Motif awal kolonialisasi ini adalah niaga. Lama-lama pribuminya jadi minoritas dan termarginalisasi.

Pulau reklamasi berfungsi sebagai Terra nullius (empty land). Koloni baru bisa dibangun di sana. Pak Harto mungkin tak mengira para taipan dan jenderal kolaboratornya akan masuk proyek yang dia inisiasi.

Bila benar, pulau reklamasi akan diisi penduduk dari Tiongkok maka itu akan jadi ancaman geo strategis. Ratusan ribu colonizer tepat berada di depan istana. Kekuatan uang mereka mudah jangkau pusat politik negara. Polisi dan tentara bakal jadi centeng. Tionghoa WNI menjadi kolaborator mereka. Negara pasti jatuh ke tangan “the bamboo network”.

Berikut videonya:

Sumber: rmol

KLARIFIKASI Anies – Sandi Atas HOAX AKAD KONTRAK BERTANDATANGAN PALSU

Suaracitizen.com – Lagi-lagi, Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi nenjadi korban kampanye hitam atau black campaign yang dilakukan oleh pihak tak bertanggungjawab dan disebarkan oleh lawan politik Anies.

Kampanye hitam berupa surat pernyataan atau akad kontrak bertandatangan palsu yang berisi pernyataan bahwa Anies-Sandi akan menggunakan sya’riat Islam di Jakarta.

Terkait fitnah tersebut, pihak Anies Baswedan pun segera melakukan klarifikasi.

“Ini fitnah lagi, setelah fitnah-fitnah sebelumnya. Tanda tangan saya tidak seperti itu,”
ujar Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sabtu malam, 18 Maret 2017.

Senada dengan Anies, Sandiaga juga merasa kalau nama dan tanda tangannya dicatut. Dia sendiri heran kenapa ada orang atau kelompok yang mau repot untuk membuat akad kontrak itu.
“Jelas-jelas itu bukan tanda tangan saya,” ucapnya.

Akad itu sendiri dipastikan hoax (kabar bohong).

“Mas Anies atau Bang Sandi tidak pernah menandatangani akad itu. Dan itu palsu,” tegas Naufal Firman Yursak, Wakil Ketua Tim Media Anies Sandi.

Eep Saefulloh Fatah, juga telah melakukan klarifikasi melalui Twitter.

Sumber: portal-islam

Ajaib, Polisi Tak Tahu Keberadaan Iwan Bopeng… Ternyata Muncul Bersama Giring Nidji

Pada Selasa, 7 Maret lalu, Kapolres Jakarta Timur, Kombes Agung Budijono mengaku masih belum tahu keberadaan Iwan Bopeng.

“Saya tidak tahu saya (keberadaannya),” ujar Agung saat dihubungi.
Namun alasan Kapolres tidak mengetahui keberadaan Iwan Bopeng lantaran belum ada pihak yang melaporkan kasus penghinaannya terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat pencoblosan Pilkada.
Hal tersebut membuat pihak kepolisian tidak mencari keberadaan Iwan Bopeng.

Tiga hari kemudian, tepatnya 10 Maret, Iwan Bopeng terlihat bersama Giring Nidji tengah membagi-bagikan bingkisan ke warga di Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Peristiwa tersebut sempat dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke pihak Bawaslu DKI. Baca: Timses Ahok dan Giring Nidji Dilaporkan ke Bawaslu DKI-republik,in

Hadeh!!!… Pengamat: Jokowi Lebih Suka Urusi Kambing Daripada Petani Yang Semen Kaki

Suaracitizen.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih suka mengurusi kambing daripada para petani Kendeng, Rembang yang menjadi korban dari pabrik semen.

Demikian dikatakan pengamat politik Achsin Ibnu Maksum kepada suaranasional, Sabtu (18/3). “Harusnya Jokowi membela petani Kendeng dan membatalkan pendirian pabrik semen,” jelas Achsin.

Menurut Achsin, MA memenangkan gugatan petani atas pabrik semen di Kendeng. “Kalau negara berdasarkan hukum, semua harus mematuhi, justru Gubernur Jawa Tengah yang kader PDIP melanggar keputusan MA,” jelas Achsin.

Kata Achsin, terlihat Presiden Jokowi tidak mendengar aspirasi petani Kendeng, Rembang yang meminta pembatalan pabrik Semen. “Nampaknya Presiden Jokowi kalah dengan korporasi. Padahal pabrik semen di Rembang merusak lingkungan dan tidak menguntungkan bagi warga setempat,” ungkap Achsin.

Kemenangan petani ini malah nampak terlihat diacuhkan oleh pemerintah.

“Semen tidak bisa mengenyangkan perut rakyat. Sebagai lulusan hukum saya malu, karena kasus Kendeng, putusan MA yang memenangkan petani Kendeng diabaikan pemerintah,” tulis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, melalui akun Twitter resminya, kemarin, Kamis, dengan (hastag)#DipasungSemen2.

Pemerintah seharusnya lebih peka melihat keadaan ini karena para petani di daerah masih berpotensi mendapatkan ketidakadilan, terutama yang datang dari para pengusaha besar. “Karena petani di seluruh Indonesia pun masih sangat rentan atas perampasan lahan oleh negara demi kepentingan korporasi.”

Sumber: kabarviral

Ahok sarankan warga Jakarta jual rumah kalau tak mampu bayar PBB. Jual ke Orang China?

Suaracitizen.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menyarankan warga Jakarta untuk menjual rumah mereka jika tidak bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alasannya biaya PBB tinggi karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Jakarta tinggi.

Pernyataan ini disampaikan Ahok karena harga NJOP bangunan tersebut di atas Rp 10 miliar. Sebab PBB akan dikenakan 0,2 persen dari NJOP, jika nilainya di atas Rp 2 miliar. Menurut dia, jika nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar hanya dikenakan 0,01 persen.

“Kalau tetap gak bisa bayar, berarti rumah mahal banget. Kalau rumahmu di bawah Rp 200 juta sampai 1 miliar itu pajak kamu cuman 0,01 persen. Kalau pajak kamu sampai satu koma sekian persen, berarti rumahmu di atas Rp 10 miliar,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/3).

Walaupun begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu. Terutama kepada pensiunan pejuang yang hanya mendapatkan pemasukan dari dana pensiun-nya.

“Lalu bagaimana pejuang yang punya rumah pensiun, diskon 75 persen. Mereka bisa mengajukan surat keberatan, kita bisa membayar dia, diskon,” ungkapnya.

Ahok mencontohkan, jika dirinya memiliki rumah di atas Rp 10 miliar dan tidak mampu membayar pajaknya maka ia akan menjualnya. Dan melakukan investasi dengan membeli apartemen dan menaruh uang di deposito. Sehingga akan lebih menguntungkan.

“Kalau kamu buat kehidupan gak cukup ya kamu jual dong. Beli yang lebih kecil terus sisanya di deposito. Itu aku kasih tau cara cari duit,” terangnya.

“Kalau harganya Rp 10-12 miliar mending saya jual, terus Rp 1 miliar saya beli apartemen, Rp 10 miliar saya depositokan, terus setiap bulan Rp 50 jutaan tiap bulan. Dan masih satu miliar. Yah bisa juga buat beli yang kamu suka,” ujarnya.-GR

Sumber: kabarviral

Nah Lho? Jutaan Meter Tanah Polri Belum Bersertifikat, Tanah FPI Bersertifikat Kok Diperkarakan

Suaracitizen.com – Seperti diketahui pertengahan Januari 2017 sempat Heboh Kasus Habib Rizieq Dilaporkan Terkait Kasus Tanah, dan diproses langsung oleh Kapolda Jawa Barat Ir­jen Anton Charliyan. Dan menambah deretan panjang kasus yang menimpa Habib Rizieq selain kasus penodaan Pancasila.

Salah satunya diberitakan di detik.com, sebagai berikut:

detik.com – Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menyebut imam besar FPI Habib Rizieq Syihab dilaporkan terkait kasus tanah di Megamendung, Bogor. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Pihak FPI mengatakan seharusnya polisi mengecek terlebih dulu legalitas kepemilikan tanah tersebut.

“Intinya, kapolda ini (Anton) tanya dulu dong ke kapolda yang kemarin. Tanya ke Gubernur dulu. Tanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jangan langsung mengeluarkan pernyataan,” ujar juru bicara DPP FPI Slamet Maarif kepada detikcom, Rabu (25/1/2017).

Slamet menjelaskan tanah negara yang disebut oleh Kapolda Jabar tersebut adalah pesantren yang didirikan oleh Habib Rizieq. Legalitas dari pesantren itu sudah tercatat di badan hukum.

“Silakan saja diselidiki. Yang jelas pesantren yang beliau dirikan di Megamendung itu semua surat hukumnya sudah ada. Legalnya sudah ada. Semua sudah terpenuhi secara hukum” kata Slamet.

sumber: https://news.detik.com/berita/d-3405624/habib-rizieq-dilaporkan-kasus-tanah-fpi-legalitasnya-sudah-ada

ronisnya Tanah Milik Polri seluas 83 Juta Meter Persegi Justru Belum Bersertifikat, meski sebagian sudah didirikan bangunan. Hal ini seperti diberitakan oleh aktual.com dan juga beberapa situs lainnya,

sumber: http://www.aktual.com/wow-83-juta-meter-persegi-tanah-milik-polri-belum-bersertifikat/

yaitu sebagai berikut:

Aktual.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat informasi bahwa 83 juta meter persegi tanah milik Polri yang berada di sejumlah wilayah tanah air belum memiliki sertifikat.

Demikian diungkapkan Kapolri usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tentang pemberantasan mafia tanah, Jumat (17/3).

“Ini kami memohon kepada bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang agar diurus sertifikasinya,” ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kata dia, tanah yang belum bersetifikat salah satunya milik Polda Sulawesi Tengah. Meski bangunannya sudah berdiri, namun hingga kini Mapolda setempat belum bisa ditempati lantaran belum memiliki sertifikat.

“Sertifikatnya belum ada, seperti Sulawesi Tengah. Sehingga belum bisa ditempati,” terang jenderal bintang empat jebolan Akpol 87′ itu.

Kemudian, sambung Tito, ada juga beberapa Sekolah Polisi Negara (SPN) milik beberapa Polda yang terhambat pembangunannya. Penyebabnya adalah belum mengantongi sertifikat tanah.

“Tanah dari masyarakat sudah diberikan, hibah dari masyarakat tapi belum disertifimasi. Jadi tidak bisa dilakukan pembangunan,” tandasnya.-republik