DPR akan putar rekaman kedatangan Raja Arab Saudi 47 tahun lalu

Raja Faisal menemui Soeharto di Jakarta pada 1970.

Suaracitizen.com – DPR berencana memutar rekaman tentang kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Faisal bin Abdulaziz bin Abdurrahman as-Saud ke Indonesia pada 47 tahun lalu.

Pemutaran film itu dilakukan saat kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, termasuk ke gedung parlemen awal Maret.

“Kalau DPR yang jelas kita akan memutar film yang 47 tahun lalu saat Raja Saudi Arabia datang ke sini. Ini merupakan suatu sejarah yang belum pernah kita lihat,” kata ketua DPR, Setya Novanto di Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Novanto berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan penyambutan terbaik bagi Raja Salman, saat berada di Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Termasuk ketika Raja berkunjung ke kompleks Parlemen

Dalam penyambutan Raja Arab Saudi itu, DPR RI akan berikan yang terbaik. “Saya sebagai Ketua DPR RI akan memberikan yang terbaik untuk penyambutan Raja Arab Saudi,” kata dia.

Salah satu persiapan khusus yang disiapkan adalah jalan menuju pintu masuk gedung Nusantara, tidak lagi menaiki tangga. Sebab, jalur itu dibuat lebih landai.

Untuk persiapan itu, para pekerja telah memasang pondasi jalur yang menutupi anak tangga. Kerangkanya sendiri dibuat dari besi baja. Nantinya, akan ditutup dengan papan dan karpet khusus.

Jalur ini dibangun dari depan pintu lift di lobby Gedung Nusantara, menuju anak tangga di pintu utamanya. Jalur khusus ini disiapkan karena kondisi lutut Raja Salman.

Sumber: rimanews

Bandingkan Kunjungan Raja Salman ke Indonesia dan Amerika

Suaracitizen.com – Indonesia menjadi salah satu negara yang akan dikunjungi Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulazis al-Saud pada tanggal 1 hingga 9 Maret 2017 mendatang. Kunjungan ke Indonesia, bagian dari rangkaian kunjungan Asia Raja Salman selain ke Jepang, China dan Malaysia.

Raja Salman juga sempat dikabarkan bakal mengunjungi Maladewa. Meskipun menurut laman maldivesindependent, Saudi Arabia belum mengkonfirmasi kembali soal kunjungan tersebut.

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia, dianggap istimewa. Kunjungan ini pertama kalinya setelah 46 tahun Raja Arab Saudi tidak berkunjung ke Indonesia. Jakarta dan Bali karena itu bersiap menerima kunjungan raja negara petrodollar tersebut.
Fasilitas VVIP juga menjadi syarat penting kehadiran Raja Salman. Fasilitas tersebut berbeda dari persiapan menyambut kepala negara sebagaimana biasanya. Pra ketibaan Raja Salman, fasilitas eksklusif harus disiapkan antara lain mobil mewah milik raja, eskalator, tangga otomatis hingga alat pengamanan yang dibawa langsung dari Arab Saudi.

Tak heran, beberapa hari sebelum kedatangan Raja Salman di Bali, pesawat-pesawat kargo milik Saudi Arabian (SV) udah mendarat di bandara Halim Perdanakusuma. Pesawat-pesawat kargo akan bolak-balik yang mengangkut segala fasilitas untuk keperluannya, termasuk mobil Mercy tipe S600 dan tangga berjalan tersebut. Pesawat kargo mulai berdatangan sejak Selasa, 21 Februari 2017 dan pengiriman berlangsung hingga Kamis, 23 Feburari 2017.

Sementara di Bandara Ngurah Rai Bali, pesawat pengangkut fasilitas Raja Salman dan rombongannya juga sudah mendarat. Diperkirakan nantinya, akan ada tujuh pesawat berbadan besar yang khusus akan melayani penerbangan Raja Salman, Pangeran Arab Saudi dan rombongannya selama di Indonesia yang berjumlah sekitar 1500 orang.

Raja Salman dengan usia yang sudah lanjut dalam beberapa tahun terakhir dikabarkan tak terlalu sering melakukan kunjungan. Namun pada tahun 2015 lalu, dia mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada September 2015. Namun kedatangannya hanya dengan empat pesawat yang berisi ratusan delegasi dari Arab Saudi. Jumlah delegasi ini memang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah rombongan Raja Salman ke Indonesia awal Maret ini.

Soal fasilitas VIP Raja Salman pada saat itu tidak terlalu menjadi fokus perhatian media di negeri Paman Sam.

Sumber: viva

Ini Alasan, Kenapa Raja Salman Membawa Segala Fasilitasnya Sendiri, Termasuk Tangga Pesawat

tangga pesawat raja salman

Suaracitizen.com – Kenapa Raja Salman membawa segala fasilitasnya sendiri? Termasuk tangga pesawat khusus yang didatangkan dari Arab Saudi.

Saya jadi teringat hadits larangan mengambil manfaat lebih atau fasilitas dari seseorang yang kita berikan hutang, walaupun sekedar menumpang pada kendaraannya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إذا أقرض

أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله

“Apabila kalian menghutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berhutang) memberi hadiah kepada yang menghutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya.” (HR. Ibnu Majah 2526)
Kaidah muamalahnya begini:

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.”

Apa karena status Raja Salman pemberi hutang dan Pemerintah Indonesia yang meng(tukang)utang jadi rombongan kerajaan tidak menggunakan berbagai fasilitas dari Pemerintah RI.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kedatangan Raja Salman ini diantaranya untuk membantu Indonesia dengan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang bakal mencapai US$ 25 Miliar atau setara Rp 332,5 Triliun.

(Irfan Noviandana)

Respons Fahri Hamzah Terkait Ahok Kembali Hina Al Maidah

Suaracitizen.com – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai secara sadar sinis dan menghina agama Islam dan Alquran. Pasalnya, Ahok kembali mengolok-olok surat Al Maidah.

Sehingga terbantahkan, kalau klaim Ahok bahwa pidatonya yang menyinggung surat Al Maidah ‎di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa 27 September 2016, tidak bermaksud menistakan agama.

“Kalau dalam teori pembuktian itu ada namanya repetisi, kalau suatu perbuatan itu dilakukan berkali-kali dengan sadar. Itu mens rea (niat jahat) nya sudah ada,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Sehingga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini yakin, Ahok terbukti memiliki niat jahat.‎ “Kalau dilihat, ini rupanya merupakan kesadaran untuk sinis kepada agama Islam dan Alquran, itu terbukti gitu, namanya repetisi,” ujar Fahri menanggapi langkah dua pengacara, Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana melaporkan Ahok ke Badan Reserse dan Kriminal Polri atas penistaan agama.

Fahri mengaku sudah melihat video Ahok di Youtube yang kembali mengolok-olok surat Al Maidah. “Itu kantor pemerintahan ya. Kalau Ahok mengatakan itu di gereja, tidak a‎da masalah,” paparnya.

Karena mengenakan seragam dinas dan kantor pemerintahan, maka kapasitas Ahok dalam mengolok-olok surat Al Maidah itu sebagai pejabat publik. “Dia menarik isu private ke dalam ruang publik. Dan itu wajar itu kalau disebut sebagai penistaan,” pungkasnya.

Diketahui, Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana melaporkn ucapan Ahok di Youtube yang mengolok-olok surat Al Maidah Ayat 51 sebagai nama akun Wifi.

Adapun video berdurasi satu menit itu menampilkan jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang sedang melangsungkan rapat. Dalam video itu, Ahok menyinggung soal surat Al Maidah Ayat 1 sebagai nama akun wifi dengan password kafir.

Sumber: sindonews

Kembali Nistakan Agama, Polri Diminta Tegas Terhadap Ahok

Terdakwa kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok). Foto: dok/SINDOphoto

Suaracitizen.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak‎ mengaku mengapresiasi langkah masyarakat yang melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena diduga mengolok-olok Surat Al Maidah.

Menurut Dahnil, langkah masyarakat tersebut dianggap cara yang terbaik, dibanding cara-cara yang dilakukan di luar konstitusi. “Berharap pihak kepolisian bisa memproses dengan cara yang baik dan berkeadilan‎,” tutur Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (25/2/2017).

Terkait laporan yang dilayangkan kembali terhadap Ahok, Dahnil berharap masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum itu kepada Polri. Ia berharap masyarakat, khususnya umat Islam tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum.

Dahnil berpendapat, laporan yang kembali dilakukan terhadap Ahok mengindikasikan bahwa Ahok dianggap memiliki niat mengolok-olok Al Maidah. Ia berharap laporan ini menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara penistaan agama yang tengah disidangkan.

“Laporan peristiwa tersebut juga disampaikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk menjadi fakta Penguat bahwa Ahok memang memiliki niat sistematis menghina dan mengolok-olok agama,” ujarnya.

Diketahui, Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana melaporkan ucapan Ahok di Youtube yang mengolok-olok surat Al Maidah ayat 51 sebagai nama akun Wifi.

Adapun video berdurasi satu menit itu menampilkan jajaran pemerintahan provinsi DKI Jakarta yang sedang melangsungkan rapat. Dalam video itu, Ahok menyinggung soal surat Al Maidah Ayat 1 sebagai nama akun Wifi dengan password kafir.

Sumber: sindonews

Fadli Zon: Presiden Semobil dengan Terdakwa, Ini Beri Pesan Apa?

Suaracitizen.com – Peristiwa Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menumpang mobil dinas kepresidenan berpelat nomor RI 1 yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta, kemarin, membuat bingung Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pasalnya, Ahok kini berstatus sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

“Ini memang mengirim pesan yang membingungkan masyarakat bahwa seorang Presiden bersama seorang terdakwa bersama dalam satu mobil, itu memberikan pesan apa? Itu membingungkan,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Sebab menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai, adanya peristiwa tersebut menimbulkan tanda tanya di masyarakat. “Apakah artinya presiden ini berteman dengan terdakwa atau presiden melindungi terdakwa,” tuturnya.

Diakuinya, seharusnya Presiden Jokowi bisa berlaku adil dalam hukum. “Selama ini tidak seperti itu, jangan karena kemudian teman atau mendukung, kemudian hukum tidak bisa diterapkan terhadap orang yang dianggap kawan, malah terkesan melindungi, memback up,” ucap Fadli Zon.

“Ini dalam politik, peristiwa bersama dalam satu mobil bisa diartikan bahwa selama ini presiden melindungi Ahok,” pungkasnya.

Sumber: sindonews

GNPF dan Operasi “Shock and Awe”

Suaracitizen.com – SATU PER SATU, petinggi GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI), perlahan digiring ke kursi pesakitan. Setelah sebelumnya dipanggil sebagai saksi, akhirnya Munarman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pelecehan terhadap pecalang Bali.

Ustadz Bahtiar Nasir (UBN) dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan dana sebuah yayasan. Paling mengerikan, selain dituduh menghina lambang negara, Habib Rizieq Syihab (HRS) juga hendak dibunuh karakternya dengan tuduhan berzina.

Publik sudah memaklumi bahwa pasca aksi Bela Islam 411 yang disusul 212 tokoh-tokoh GNPF akan diincar. HRS sendiri mengisyaratkan, semut yang tidak sengaja ia injak akan ditekan untuk melaporkan dirinya ke polisi.

Umat sudah bersiap menyisihkan tenaga dan waktu untuk mengawal dagelan hukum ini. Maka oleh pembuat skenarionya, kasus petinggi GNPF tersebut dipecah di tiga titik berbeda. Munarman di Bali, HRS di Bandung dan UBN di Jakarta. Sebuah skenario yang nyaris sempurna.

Pihak GNPF sebenarnya mempunyai banyak amunisi untuk membela diri. Misalnya, bagaimana ada pihak tertentu di luar PPATK yang bisa menekan pihak bank untuk membuka identitas pengirim dana bantuan Aksi Bela Islam. Lalu dengan data tersebut, beberapa donatur diintimidasi, dan dijejali informasi hoax bahwa rekening yang mereka kirimi uang itu salah alamat, dan kini uangnya diselewengkan.

Dalam kasus sangkaan kepada Munarman, GNPF justru berkesempatan untuk membuktikan apakah sinyalemen tindakan kurang menyenangkan yang dilakukan pecalang itu hoax, atau sebenarnya merupakan
fakta yang tertimbun rapat karena status umat Islam yang minoritas.

Demikian halnya dengan kasus Firza Husein yang dikaitkan dengan HRS. Bagaimana seseorang yang ditangkap atas tuduhan makar, dalam BAP bisa berubah ke sangkaan pornografi? Belum lagi soal tersebarnya foto-foto pribadi dalam HP— foto dirinya saat rebahan di sel penjara—siapa yang bisa menyebarkan padahal jauh-jauh hari HP nya sudah disita?

Namun hukum hanya menjadi kedok dalam serangan terhadap lingkaran inti GNPF. Benar atau tidak tuduhan yang disangkakan, bagi perancang skenario bisa dinomorduakan. Yang penting tangkap dan kesankan tokoh-tokoh agama itu sebagai pesakitan.

Meskipun palu hakim nantinya mengetok bebas, toh stigma negatif sudah tertanam. Setidaknya preseden ini dapat diolah menjadi amunisi empuk bagi propagandis-propagandis di dunia maya.

Serangan terhadap GNPF ini dalam perang disebut operasi “Shock and Awe.” Sebuah serangan yang cepat, massif dan membuat sasaran kaget sampai melongo. Sesuai doktrin “Shock & Awe,” tidak penting apakah manuver tersebut proporsional atau lebay, legal atau tidak, etis atau tidak. Yang penting intimidasi psikologis ke tokoh-tokoh GNPF MUI dan umat Islam bisa tercapai.

Penguasa memang memiliki segala-galanya, bisa berbuat apapun yang disuka. Dengan kekuasaannya, hitam atau putih bisa berubah tampak menjadi abu-abu. Meski demikian, setiap tindak kezaliman pasti ada bayarannya.

Nasib kaum ‘Ad dan Tsamud yang dipotret dalam surat Al-Haqqah adalah contohnya. Ketika adidaya dan kekuatan yang mereka memiliki hanya menambah kezaliman demi kezaliman, guntur dan angin dingin melumat keduanya, bergelimpangan bagai tangkai kurma yang lapuk.

Demikianlah, ketika bandul kezaliman telah melampaui batas, Allah mengayunkannya balik dengan cara-Nya sendiri yang tak kalah dahsyat.

Sumber: Kiblat

Raja Arab Janjimu Belum Terlunasi

Suaracitizen.com – Kemewahan sepertinya akan mewarnai kehadiran Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, pekan depan. Selain bawa rombongan yang jumlahnya ribuan, perabot mewah sang raja juga ikutan dibawa. Tapi sayang, di balik kemewahan itu, Raja Arab punya janji yang belum terlunasi yakni menyantuni korban yang tertimpa crane di Mekah. Hingga kini belum jelas.

Satu per satu perabotan khusus Raja Salman mulai berdatangan ke Tanah Air sejak Selasa (21/2). Yang paling mencolok adalah eskalator pribadi untuk turun pesawat yang menjadi barang wajib sang raja saat melakoni kunjungan kenegaraan. Tangga otomatis itu dikirim dua sekaligus ke Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Dua daerah ini menjadi spot safari Raja Salman selama sembilan hari (1-9 Maret) di Indonesia. Rencananya, Raja Salman akan memboyong sekitar 1.500 orang termasuk 10 menteri dan 25 pangeran. Rombongan ini sudah dicicil sedari kemarin. Lebih dahulu, barang-barang mewah keperluan sang Raja.

Selain eskalator pribadi, mobil beserta alat pengamanan raja dikabarkan sudah tiba.

Kemewahan juga nampak dengan tercatatnya 29 penerbangan guna mengangkut penumpang dan kargo untuk kedatangan bersejarah ini. Delegasi Raja Salman akan tiba 28 Februari 2017, sedangkan Sang Raja akan tiba 1 Maret 2017. Raja Salman akan dijemput langsung oleh Presiden Jokowi di bandara. Hal yang sama pernah dilakukan Raja Salman ketika Jokowi berkunjung ke Saudi September 2015. Dia bahkan menjemput Jokowi sampai ke depan pintu Pesawat Kepresidenan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, meski tengah terjadi angin kencang disertai pasir.

Nah, dibalik kemewahan itu, ternyata Raja Salman memiliki janji yang belum terbayar yakni menyantuni para korban jatuhnya crane yang hingga sekarang masih tak jelas.

Seperti diketahui, alat crane di Masjidil Haram jatuh dan menimpa ratusan jamaah haji. Sebanyak 107 orang meninggal dunia dan 238 orang cidera. Dari jumlah itu, sebanyak 12 jamaah haji asal Indonesia meninggal dan 49 orang luka-luka. Terkait insiden itu, Raja Arab menjanjikan santunan sebesar satu juta riyal atau setara Rp 3,8 miliar untuk korban meninggal dan 500 ribu riyal untuk korban luka-luka. Dia juga menjanjikan memberangkatkan haji gratis bagi keluarga korban. Namun, sudah setahun lebih berlalu janji ini belum juga terlaksana.

Nah, apakah kehadiran Raja Salman nanti akan ada dialog tentang penagihan janji korban crane? Sepertinya tidak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir atau biasa disapa Tata, menjelaskan komunikasi kedua negara akan fokus pada bidang ekonomi. “Pertemuan ini akan membahas kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi di luar konteks haji dan tenaga kerja seperti kerja sama perdagangan dan investasi,” jelas Tata, saat juma pers di Kemenlu, kemarin.

“Arab Saudi juga melirik kerja sama tidak hanya di bidang energi saja, tetapi juga pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan perumahan,” tambahnya.

Bentuk kerja sama ini yang akan terus dikembangkan kedua negara dan terus menjadi perhatian Indonesia. Selain itu, di kesempatan sama akan lima MoU yang sudah disepakati kedua negara yang akan dipertimbangkan untuk ditandatangani. “Ada lima MoU yakni kerja sama budaya, kesehatan, Islam dan wakaf khususnya dalam rangka promosi Islam moderat melalui dakwah dan pertukaran ulama, pelayanan udara khususnya dalam rangka peningkatan jumlah penerbangan, dan terakhir perjanjian pemberantasan kejahatan. Ada juga MoU lain yang sudah dalam proses finalisasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, kunjungan ini sangat bermakna sebagai bukti penghargaan Raja Salman terhadap Presiden Jokowi dan umat Islam indonesia. “Ya kita berharap selain meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang termasuk realisasi santunan untuk korban crane yang sudah menjadi perhatian dari Raja Salman,” kata Deding kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Pengamat Hukum Internasional dari Unpad, Teuku Rezasyah menyayangkan persoalan konsekuensi korban crane perlu dibahas pada pertemuan nanti. Menurut dia, pemerintah punya tanggung jawab moral untuk menagih utang itu. “Sayang sekali kalau tidak ditagih,” ujar Reza. Sebenarnya, pemerintah dapat menggunakan cara yang baik untuk menagih kewajiban Raja. Tentunya, dengan cara diplomasi halus dengan nada tidak menyudutkan Saudi.

Salah satunya, Kemenag perlu mengajak tokoh-tokoh muslim, seperti dari MUI, atau dari ormas NU dan Muhammadiyah atau tokoh yang dekat dengan pemerintahan Arab. Pemerintah juga perlu menjelaskan bahwa ketiadaan santunan itu berdampak buruk pada keluarga korban. Seperti anak yang terlantar karena tiadanya biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Sumber: rmol.co

Rizieq Minta Kasusnya Distop, Kapolda: Bagaimana Caranya? Ajarin Saya

Suaracitzen.com – Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan geleng-geleng kepala menanggapi permintaan Habib Rizieq Shihab agar kasus hukumnya segera dihentikan.

Kapolda yang akrab disapa Iwan Bule itu menilai, suatu kasus yang sedang diproses tidak bisa dihentikan begitu saja.

“Sekarang saya tanya, bagaimana cara menghentikannya. Ajarin saya,” kata Iwan Bule di kantornya, Rabu (22/2).

Alumni Akpol 1984 itu menegaskan, penyelidikan dan penyidikan terkait kasus yang menjerat Rizieq masih terus dilakukan.

Tercatat, ada delapan kasus berbeda yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu yang ditangani Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Dalam sejumlah orasinya, Rizieq kerap menyerukan agar polisi menghentikan proses hukumnya. Menurut dia, polisi tak boleh mengkriminalisasi ulama karena pemuka agama itu bertugas untuk menyampaikan kebaikan.

Termasuk kuasa hukum Rizieq yang beranggapan jika kasus-kasus yang menjerat Rizieq, belum ditemukan unsur pidana.

“Tugas pengacara memang membela kliennya, pasti begitu. Nggak mungkin pengacara mengatakan, ‘Begini, Pak. (Kasus) ini bisa dikirim kejaksaan.’ Nggak mungkin dia (pengacara) omong gitu,” pungkas mantan Kadiv Propam Polri itu.[wid]

Sumber: rmol.co

Kuasai Sejarah Ketatanegaraan, Yusril Siap Jadi Saksi Kasus Habib Rizieq

Suaracitizen.com – Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Hukum Tata Negara, menyatakan bersedia menjadi saksi dalam kasus yang disangkakan pada Habib Rizieq Syihab. Yusril mengatakan, dirinya siap menjadi saksi yang menguntungkan bagi Habib Rizieq.

“Saya bersedia untuk dimintai keterangan, baik sebagai ahli maupun sebagai saksi yang menguntungkan bagi tersangka Habib Rizieq Syihab,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Jumat (23/2/2017).

Yusril mengatakan, dirinya memenuhi kualifikasi menjadi saksi ahli karena memiliki latar belakang keilmuan dan bidang yang cocok. “Sejarah perumusan Falsafah Negara kita, sejarah penyusunan UUD 45 adalah bidang keilmuan saya,” jelasnya.

Dulu, kata Yusril, dirinya mengajar mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan RI di Fakuktas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Pascasarjana UI. “Jadi agaknya cukup faham untuk menerangkan apa yang sekarang dipersangkakan kepada Habib Rizieq.”

Oleh karena itu, Yusril saat ini menunggu panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana diminta oleh tim penasehat hukum Habib Rizieq. Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut berharap keterangannya nanti dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh penyidik dalam gelar perkara.

“Untuk memutuskan apakah kasus yang ditimpakan kepada Habib Rizieq ini layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak,” katanya.(dia)

Editor : Redaktur

Sumber: teropongsenayan.com