Ibu Kota RI akan Pindah, Kalteng Siapkan Lahan 500 Ribu Ha

Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte (kanan) saat berkeliling Istana Kepresidenan yang menjadi gedung pusat pemerintahan RI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

Suaracitizen.com – Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalteng. Hal itu dikemukakan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

“Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan dengan tiga wilayah tersebut, dan pada dasarnya kepala daerah di tiga wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya,” ucapnya di Palangka Raya, seperti dikutip Antara, Jumat (30/12/2016).

Lahan 500.000 ha itu, menurut dia, tersebar di tiga wilayah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Ia mengemukakan, langkah lain yang disiapkan Kalteng terkait wacana perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru di wilayah sekitar.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila” itu mengatakan disiapkannya lahan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti penegasan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana wacana memindahkan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya.

Sejarah negeri ini juga mencatat bahwa Presiden RI periode 1945–1966 Soekarno (Bung Karno) pada 1950-an mewacanakan pemindahan kegiatan Pemerintahan RI ke Palangka Raya. Bung Karno kala itu memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta akan tumbuh tak terkendali, sehingga perlu alternatif pemindahan kegiatan pemerintahan pusat.

“Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Selasa [20/12/2016]. Jadi, kita mulai mempersiapkannya dari sekarang,” kata Sugianto.

Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton.

Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan pembatasan muatan terhadap kemampuan jalan untuk mengurangi kerusakan.

“Kita juga tetap akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada APBD tahun 2017. Harapannya DPRD Kalteng dan semua pihak mendukung rencana yang telah disusun Pemprov demi Kalteng BERKAH,” demikian Sugianto Sabran, merujuk semboyan Pemprov Kalteng yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis (BERKAH).

Sumber : tirto.id

Indahnya, Anak-Anak Hafiz RCTI Tertidur dengan Al-Qur’an Hingga Bikin Syekh Ali Jaber Haru

Suaracitizen.com – Memang sebuah pemandangan indah jika melihat anak-anak kecil begitu akrab dengan Al-Qur’ an. Tidak hanya ketika sedang membaca tapi juga menghafalkan atau memurajaahnya.

Namun, di luar itu, ada pemandangan yang tak kalah indah, yakni melihat anak-anak kecil tertidur dengan Al-Qur’an. Sebuah pemandangan yang begitu sweet.  Seperti yang terjadi pada para peserta program menghafal Al-Qur’an dari stasiun televisi RCTI yaitu Hafiz Indonesia.

Dalam foto terlihat 5 anak kecil tertidur dengan pulas. Ada yang berbaring dan ada yang duduk. Mereka memeluk Al-Qur’ an atau sekadar Al-Quran ada di pangkuan anggota tubuhnya.

Melihat pemandangan indah tersebut, pendakwah kondang Syekh Ali Jaber ikut terharu. Ia pun melontarkan doa untuk mereka.

“Indahnya anak-anak Hafiz Indonesia biar pun capek tetap tidur sama Al-Qur’ an. Pasti mimpi mereka indah. Inilah masa depan negeri kita Indonesia aman dan tanteram di bawah naungan Al-Qur’an,” kata Syekh Ali melalui laman jejaring sosialnya.

Para pengikut Syekh Ali di media sosial juga ikut takjub. “Subhanallah..semoga anak-anakku juga bisa seperti mereka ini dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah..aamiin,” ujar pemilik akun Iim Munawwarah. [Paramuda/BersamaDakwah]

Blak-Blakan, Habib Rizieq Syihab Beberkan Peran Vital Aceh Bagi Kemerdekaan Bangsa Indonesia

Suaracitizen.com – Safari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berlanjut. Akhir Desember sekaligus akhir tahun 2016 ini, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI sekaligus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab bersama Wakil Ketua GNPF MUI KH M Zaitun Rasmin Lc MA beserta ulama-ulama lain berkunjung ke Nangroe Aceh Darussalam.
Selain menyampaikan bantuan senilai 2 miliar dan ratusan juta kepada warga Kabupaten Pidie Jaya, Habib Rizieq menyempatkan diri memimpin Tausyiah Akbar yang digelar di Banda Aceh pada Senin, 26 Desember 2016.
Dalam video yang diunggah oleh akun fans page facebook nadpost, Imam Besar FPI berhasil mengobarkan semangat kaum Muslimin, khususnya warga Aceh untuk memperjuangkan Islam dan NKRI. Habib mengingatkan agar warga Aceh dan Bangsa Indonesia kembali berjuang membebaskan diri dari berbagai jenis penjajahan.
Habib Rizieq juga membuka ingatan publik terkait peran vital Aceh dalam memerdekakan Bangsa Indonesia. Pasalnya, sejarah keislaman di negeri ini banyak dimanipulasi sehingga peran kaum Muslimin dan ulama seakan ditutup-tutupi.
“Saya punya satu amanat penting. Aceh adalah Serambi Mekah. Aceh adalah Darussalam. Aceh adalah kakak tertua bagi Bangsa Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh. Kerajaan Islam yang pertama ada di Perlak Aceh. Maka dari itu, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus ‘menjajah’ Indonesia.
Maka saya meminta sekali lagi, Aceh adalah modal dan model bagi Bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan modal, Saudara?
Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, salah satu syaratnya, kalau suatu Negara sudah dijajah seratus lima puluh tahun tanpa henti oleh Negara lain, maka Negara tersebut menjadi milik Negara penjajah.
Saat itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah. Hampir 350 tahun. Tapi ada Aceh yang maju ke depan, Saudara.
Apa kata Aceh? Apa kata Aceh, Saudara? Aceh bilang, siapa bilang Indonesia dijajah Belanda? Aceh tidak pernah tunduk kepada Belanda. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan kemerdekaan Indonesia diakui secara nasional bahkan internasional.
Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama beli kapal terbang siapa? Aceh. Yang pertama beli siapa? Aceh. Yang modali kemerdekaan siapa? Aceh. Yang jadi contoh siapa? Aceh.”
Setelah dari Aceh, Habib Rizieq Syihab melanjutkan safarinya ke Medan Sumatera Utara. [Tarbawia/Om Pir]

Anggota DPR Ini Minta Kapolda Sumut Dicopot karena Sambut Habib Rizieq

Suaracitizen.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan pidato sambutan pada Tabligh Akbar di Masjid Agung Medan, Rabu (28/12/2016) sore, yang diisi oleh Habib Rizieq. Bahkan dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyebut Habib Rizieq sebagai imam besar umat muslim Indonesia.

Rupanya, ada anggota DPR RI yang mempersoalkan sambutan Kapolda Sumut tersebut. Ia adalah Maman Imanul Haq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Menurut Maman, penyambutan seperti itu tidak perlu dan tidak sepantasnya diberikan kepada pihak yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Lebih jauh ia menyinggung, jangan sampai memberikan ruang kepada kelompok radikal intoleran. Namun Maman tidak menjelaskan siapa kelompok yang ia maksud.

“Kita harus betul mengingatkan juga jangan sampai aparat memberi ruang untuk kelompok radikal intoleran. Jangan seperti Kapolda Sumut, menyambut tokoh yang belakangan ini kerap kali mengatakan statemen yang cenderung intoleran” kata Maman di museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016) seperti dikutip Viva.

Bahkan Maman meminta Kapolri menindak tegas Kapolda Sumut.

“Gantilah Kapolda Sumut oleh Kapolri kalau perlu” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan pidato sambutan pada Tabligh Akbar di Masjid Agung Medan, Rabu (28/12/2016) sore.

Meskipun hanya beberapa menit berpidato, Kapolda Sumut beberapa kali disambut pekikan takbir. Khususnya ketika dua kali menyebut Habieb Rizieq sebagai imam besar umat muslim se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh muslim Sumatera Utara yang telah menunjukkan persatuan dan soliditas serta kedamaian dan ketertiban. [Ibnu K/Tarbiyah.net]

Ini Jawaban Telak untuk Anggota DPR yang Minta Kapolda Sumut Dicopot

Suaracitizen.com – Anggota DPR RI Maman Imanul Haq meminta Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dicopot dari jabatannya. Sebab Kapolda Sumatera Utara itu menyampaikan pidato sambutan pada Tabligh Akbar di Masjid Agung Medan, Rabu (28/12/2016) sore, yang diisi oleh Habib Rizieq.

Menanggapi hal itu, sejumlah netizen mengecam Maman. Menurut netizen, memang sudah seharusnya acara level provinsi disambut oleh pejabat setingkat Kapolda.

Yang menarik, ada sejumlah jawaban telak dari netizen terkait permintaan Maman agar Kapolda Sumut dicopot dari jabatannya. Di antaranya disuarakan oleh Noopiandi. Dengan nada sarkasme, ia juga meminta Presiden dicopot karena telah menyampaikan sambutan di acara 212 yang juga diisi oleh Habib Rizieq.

“Kalo perlu presiden Jokowi tuh copot jabatannya, waktu acara 212 juga kasih sambutan sekalian Panglima sama Kapolrinya. Kalo ngomong dipikir dulu bos,” kata Noppiandi melalui akun Facebook pribadinya, Jumat (30/12/2016).

Jawaban telak lainnya diberikan oleh Muhardi.

“Anda dipilih oleh rakyat dan memakai atribut Islam untuk menghantarkan Anda ke Senayan. Sekarang ummat mana yang anda wakili. Yang disuarakan Habib Rizigh ini nyata mewakili suara hati umat Islam saat ini,” kata Muhardi Bgd.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan pidato sambutan pada Tabligh Akbar di Masjid Agung Medan, Rabu (28/12/2016) sore.

Meskipun hanya beberapa menit berpidato, Kapolda Sumut beberapa kali disambut pekikan takbir. Khususnya ketika dua kali menyebut Habieb Rizieq sebagai imam besar umat muslim se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh muslim Sumatera Utara yang telah menunjukkan persatuan dan soliditas serta kedamaian dan ketertiban.

Menurut Maman, penyambutan seperti itu tidak perlu dan tidak sepantasnya diberikan kepada pihak yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Bahkan ia meminta Kapolri menindak tegas Kapolda Sumut.[Ibnu K/Tarbiyah.net]

“Dunia di Ambang Kiamat, Kader PKB kok Benci Ulama?”

Suaracitizen.com – “Waduh, dunia di ambang kiamat, kader PKB kok benci ulama? Lalu bertindak bodoh dengan meminta Kapolda dicopot gara-gara menerima Habib Rizieq?”
Kalimat itu dituturkan oleh internet citizen (netizen) Syambari melalui akun jejaring sosialnya.
Kalimat serupa juga diucapkan oleh netizen lain, “Ini yang minta Kapolda Sumut dicopot? Lah sumbernya ujaran kebencian dia sendiri, orang lain yang disuruh berubah!” kata Elmi Maulana.
Ada pula yang melaporkan ke elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), “Cak Imin,  Mas Marwan Jafar dan Mas Abdul Kadir Karding mohon dievaluasi anggota dewan ini (Maman) karena telah mempermalukan PKB,” kata Arwin Arifuddin.
Sebagai partai yang lahir dari organisasi masyarakat besar di Indonesia yakni Nahdlotul Ulama (NU), PKB dianggap aneh. “Aneh. PKB kan lahir dari NU. Kemarin NU buat statement jangan mnghujat ulama. Kok yang melanggar ternyata orang NU juga.
Kritikan-kritikan tajam itu ditujukan kepada Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq. Seperti diketahui, Maman mengkritik keras tindakan yang dilakukan oleh Kapolda Sumut dimana ketika pemimpin FPI Rizieq Shihab yang sedianya akan mengikuti kegiatan tabligh akbar disambut oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.
Menurut Maman penyambutan tak perlu dan tak sepantasnya dilakukan kepada pihak yang sedang menjadi sorootan publik belakangan ini.
“Kita harus betul mengingatkan juga jangan sampai aparat beri ruang untuk kelompok radikal intoleran. Jangan seperti Kapolda Sumut, menyambut tokoh yang belakangan ini kerap kali mengatakan statemen yang cenderung intoleran” ujar Imanul Haq di museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016) kemarin. [Paramuda/BersamaDakwah]

Bukti-Bukti Pemerintahan Jokowi Offside dan Menyakitkan Soal HAM di 2016

Suaracitizen.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aboe Bakar Al Habsyi menilai isu hak asasi manusia (HAM)  di Indonesia pada tahun 2016, memang masih menyisakan banyak catatan, bisa dikatakan masih ada ketimpangan.
“Terakhir Presiden menyampaikan statement tegas soal perlindungan HAM dalam beribadah, Apa kabar Tolikara?” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu melalui akun twitternya, Jumat (30/12/2016).
Aboe Bakar menganggap masih ada kejomplangan dalam mengukur toleransi.
“Selalu muncul “hormati yang tidak puasa”, anehnya nggak ada “hormati yang tdk natalan”,akibatnya ada dipaksa bertopi santa,” ujarnya.
Lebih aneh lagi, kata dia, ada yg menyoal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal atribut natal, padahal fatwa hanya untuk ummat Islam.
“Ada pula yang minta fatwa harus dikoordinasikan. Saya gagal paham,ini sudah offside,” ujar Aboe.
Ke depan, kata dia, masing-masing perlu tahu kaplingannya. “Soal pelaksanaan agama tidak bisa diintervensi,itulah HAM,” kata Aboe.
Selain itu, lanjut dia, perlindungan beribadah harus diberikan kepada semua, termasuk ummat Islam
“Belajar dari Tolikara itu menyakitkan, ketika pengganggu beribadah malah diundang makan siang,”
Ia menilai HAM dalam beribadah termasuk penggunaan jilbab, pelarangan berjilbab masih marak di 2016, “Ke depan harus lebih baik,” katanya.

Ia juga menyorot ketidakproporsional dalam penangkapan jurnalis Ranu Muda.

“Penangkapan jurnalis yang sedang menjalankan tugas, adalah kemunduran demokrasi dan HAM ,” ujar Aboe. [Paramuda/BersamaDakwah]

Gerindra: Jokowi, Jangan Anti Kritik! Jangan Jadikan Hukum untuk Mengkriminalisasi Demokrasi

Suaracitizen.com – Perintah aparat penegak hukum menindak tegas pengguna dunia maya dengan tuduhan melanggar hukum menuai kritik. Dengan perintah itu Presiden Jokowi dianggap anti kritik sekaligus anti demokrasi.
“Indonesia negara demokrasi dan hukum, jangan jadikan hukum untuk mengkriminalisasi bunga-bunga demokrasi. Propaganda dari oposisi jalanan harus dijawab dengan kerja nyata pemerintah. Jangan anti kritik dan anti demokrasi,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, melalui pesan singkat yang dipancarluaskannya, Jumat (30/12).
Jokowi, sebut dia, sebaiknya menyikapi bijak dan intropeksi diri atas maraknya kritik terhadap pemerintah di media online, media mainstream maupun medsos karena muncul akibat ketidakmampuan Jokowi dalam mengemban amanah. Antara harapan yang dijanjikan dengan kenyataan tidak sesuai.
“Coba tanya pada diri sendiri apakah yang digambarkan media tentang kemampuan Jokowi memimpin Indonesia, apakah menuju perubahan yang lebih baik, sudah ada tanda-tandanya apa belum? Jadi, pesan saya, presiden sebaiknya santai saja menghadapi kritik di media. Tidak perlu paranoid, apalagi emosi bicara dengan data yang tidak tepat,” ulas dia.
Lagi pula, gampang saja mengukur kemampuan Jokowi. Sejak Jokowi jadi presiden, sebut Arief, kurs rupiah terhadap dolar meroket dari 10 ribu menjadi 13 ribu.  Rupiah bahkan terus mengudara, kadang-kadang menyentuh hampir Rp 15 ribu per dolar AS. Pengangguran makin bertambah di sektor formal karena banyak jenis pekerjaan yang harusnya ditempati TKI tapi diisi TKA China.
Ukuran lainnya, misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target.
Arief mengingatkan Jokowi untuk siap dibully dan tidak populer di medsos. Bukankah Jokowi bisa populer dan terpilih jadi presiden karena kekuatan media, baik media main stream, off stream dan medsos. Sampai-sampai tim Jokowi dulu membuat Jasmev alias Jokowi Advanced Social Media Volunteers.
“Dan jangan pula sebuah kritik dan perbedaan cara pandang dalam membangun bangsa dan negara dianggap makar atau mendiskreditkan pemerintahan. Lalu sedikit-sedikit lapor dan suruh polisi memprosesnya secara hukum,” demikian Arief Poyuono mengingatkan.[rmol]

Din Syamsuddin Sarankan Dialog dan Ceramah Keagamaan untuk Hindari Konflik

Suaracitizen.com – Menurut Mantan Ketua Umum Pimpiman Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, jalan terbaik untuk menyelesaikannya nilai toleransi yang akhir-akhir ini dianggap kurang dipahami masyarakat adalah dengan mengedepankan dialog. Hal ini diyakini untuk mencegah terjadinya gesekan konflik antar kelompok masyarakat.
“Saya berkeyakinan, dengan ketulusan berdialog, bisa keluar win-win solution,” ujar Din saat dikonfirmasi, Jumat hari ini (30/12/2016).
Dikutip dari Jawapos, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengatakan, para tokoh agama juga perlu turun tangan membantu penyelesaian masalah-masalah toleransi.
Caranya dengan melakukan dialog atau melakukan ceramah-ceramah keagamaan.
“Oleh karena itu perlu ada kerjasama lintas agama dan suku. Ini yang harus kita perbanyak (dialog bersama),” pungkasnya.[islampos]

Catatan Akhir Tahun 2016, Waspadai Dampak Pertarungan Ekonomi AS vs China

Suaracitizen.com – Pengamat ekonomi politik senior, Ichsanuddin Noorsy meminta pemerintah untuk mewaspadai pertarungan ekonomi antara Amerika Serikat versus China.

Pasalnya, di saat yang sama, keterbukaan ekonomi yang sudah disepakati melalui kesepakatan-kesepakatan bilateral maupun multilateral sangat sulit ditarik kembali.

“Makanya, dalam lingkup pertarungan ekonomi AS versus RRC ini, saya menyebut hal ini sebagai kapitalisme korporasi melawan kapitalisme BUMN (negara),” ujar Ichsanuddin dalam catatan akhir tahun, seperti di keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Jumat (30/12).

Kondisi itu, menurutnya, sebagai wujud perang reputasi-kredibilitas pribadi dan kelompok melawan reputasi-kredibilitas negara.

Seperti yang dilihat dalam kepemimpinan Xi Jinping, posisi RRC ternyata tidak berdiam diri. Sejak mendeklarasikan diri melawan
kebijakan neoliberal melalui pendirian New Development Bank (sebagai lawan Bank Dunia, IBRD), China banyak bersikap.

Mereka juga menolak pemakaian dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional, mendirikan Asean
Infrastructure Investment Bank (lawan Bank Pembangunan Asia, ADB), RRC memperluas pengaruhnya melalui kerjasama perdagangan dan investasi, termasuk membangun jalur-jalur infrastruktur perdagangan untuk meningkatkan volume perdagangan.

“Sekaligus juga langkah China itu untuk menurunkan biaya dan mencegah penggunaan dolar AS serta mengirim ketenagakerjaannya ke negara tujuan investasi,” tandas dia.

Dalam prediksi kalangan ekonom AS, sebutnya, RRC akan melampui posisi ekonomi AS pada tahun 2030 nanti. Sementara di ASEAN, banyak negara yang mendapat kucuran investasi dari China. Seperti Malaysia yang siap menerima US$ 20 milyar untuk pembangunan infrastruktur kereta api dan moda transportai lain.

Demikian juga dengan Filipina. Bahkan, kata dia, investasi China itu dipandang Rodrigo Duterte dipandang sebagai penolong. “Only China could help,” tegas Presiden Filipina Duterte itu.

“Bagaimana dengan kita? Di Indonesia justru China memberi utang luar negeri sebesar US$ 21,982 miliar, RRC mengambil posisi negara investor ke tiga setelah Singapura dan Jepang,” tegas Ichsanuddin.

Makanya, dalam perspektif sistem ekonomi politik Barat yang oleh Stiglitz dipandang telah gagal, maka pertarungan sesama kaum kapitalis (dalam basis individual atau komunal) telah melahirkan situasi
perekonomian yang tidak pasti.

Seperti disebut Immanuel Wallerstein yang menulis tentang sistem dunia yang sedang mencari bentuk baru. Belasan buku ekonomi politik yang terbit 2015-2016 merujuk situasi itu sebagai iklim ketidakpastian, stagnasi ekonomi, lahirnya tangan-tangan perekonomian di pasar (sebagai lawan invisible hand-nya Adam Smith), simpang siurnya peradaban kebebasan pasar, dan kebuntuan model keterbukaan ekonomi.

“Ujung pangkal dari semua itu adalah, luruhnya modal sosial karena sistem sosial bermuatan utuh modal finansial. Itulah yang disebut sebagai kegagalan materialisme menemukan harkat martabat manusia,” papar dia.

Sayangnya Indonesia, kata dia, mengikuti jejak kegagalan itu sebagaimana kajian dia sejak Indonesia memberlakukan UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Bahkan janji Trisakti sebagai jawaban atas rentannya sistem ekonomi total
terbuka itu justru memperlebar dan memperdalam jangkauan keterbukaan. “Sepuluh jenis kebijakan kebebasan ekonomi termasuk kebebasan visa bagi 169 negara seakan memberi pesan, gagas Trisakti telah sirna dimakan masa,” ujar dia.

Itu terjadi sejak kebijakan pada 12 November 2014 lalu, di mana pemerintah menaikkan harga Bensin RON 88 dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Demikian juga dengan tarif listrik yang disandarkan atas fluktuasi nilai tukar rupiah, harga ICP dan inflasi.

“Jadi simpulan sederhananya, telah berlaku harga pasar atas energi. Maka pada sektor energi, pangan dan keuangan, sesungguhnya bangsa Indonesia selalu terancam krisis disebabkan lemahnya penguasaan sumberdaya dan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkas dia.(aktual)